Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pesan Harmoni Ade Firmansyah di Tengah Semarak HUT Bhayangkara

DEPOK | suararakyat.net - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Ade Firmansyah, S.H., memberikan apresiasi mendalam terhadap dedikasi dan pengabdian jajaran Kepolisian...
HomeNewsBatal Gelar Laga FIFA Matchday di JIS, PSSI Disebut Cari yang Gratisan

Batal Gelar Laga FIFA Matchday di JIS, PSSI Disebut Cari yang Gratisan

Reporter: Sawijan

Jakarta : suararakyat.net – Tiga hari setelah membuat heboh perihal pernyataan miring untuk Jakarta International Stadium (JIS), PSSI memberi apresiasi kepada sejumlah kepala daerah di Indonesia. Sebab, mereka mau memberi fasilitas stadion untuk Timnas Indonesia secara gratis.

Ucapan ini tak lepas dari Pemerintah Kota Surabaya yang berkolaborasi dengan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur dalam menggelar Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 pada 14-18 September 2022 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Amir Burhanuddin mengatakan saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) sekaligus mewakili PSSI mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya atas kontribusinya selama kualifikasi Piala Asia U-20 tersebut. Hal ini tentu bentuk kepedulian Pemkot Surabaya untuk kepentingan tim nasional.

PSS mengucapkan. Saya salut dan respek dengan apa yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk membantu kualifikasi bisa berjalan bagus. Kami (PSSI) tidak mengeluarkan sepersen pun. Sekali lagi terima kasih kepada Pemkot Surabaya.’’

Yunus Nusi sebagai SEKJEN Sekretaris Jenderal PSSI, tak sungkan menyebut hal-hal dari kepala daerah seperti itulah yang mereka inginkan. Antusiasme ini perlu didukung karena memang mereka ingin sepakbola Indonesia maju.

Yunus Nusi mengungkapkan “Hal-hal seperti ini yang diinginkan PSSI. Banyak pemerintah daerah yang menggratiskan untuk biaya stadion dan lain-lain. Antusiasme kepala daerah ini yang perlu didukung. Karena mereka juga ingin sepakbola di Tanah Air maju.

Tapi Netizen berpendapat yang berhasil suararakyat.net kutip dari akun twiter @PresidenKopi Gak punya uang aja untuk nyewa lagaknya pake alasan kelayakan yg gak standar lah. Macam macam aja kelen bahh.

Pengguna yang lain juga berkomentar @RudiSuta Audit dana anggaran PSSI, jangan² dipake buat persiapan JABAR 1

lanjut @reenfed Saat even sedang berlangsung, pihak FIFA pun keheranan dan bertanya

FIFA : Kenapa stadion sebagus ini dan berstandar FIFA malah gak dipakai PSSI

Netizen menjawab : karena yang meresmikan LAWAN POLITIK

@ATropang sontak membalas. Sudah malu tu PSSI karena buat Iven tapi mau gratis stadion nanti rusak dan hilang fasilitas biar kena lagi pasti yang disalahkan JIS yang tidak merawat. Hasil karya memimpin 5 tahun, terbangun internasional. Begitulah kalau sudah olahraga jadi mainan politik.