Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pesan Harmoni Ade Firmansyah di Tengah Semarak HUT Bhayangkara

DEPOK | suararakyat.net - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Ade Firmansyah, S.H., memberikan apresiasi mendalam terhadap dedikasi dan pengabdian jajaran Kepolisian...
HomeNewsKabar Timnas Indonesia yang Tak Jadi Tantang Curacao di JIS, Media Vietnam...

Kabar Timnas Indonesia yang Tak Jadi Tantang Curacao di JIS, Media Vietnam Ikut Soroti

Reporter: Sawijan

Jakarta | suararakyat.net – Jelang Laga Timnas Indonesia melawan Curacao pada FIFA Match Day pada September 2022 mendapatkan sorotan dari media asal Vietnam.

Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal dua kali bertanding melawan Curacao pada 24 dan 27 September 2022.

Sesuai rencana awal, laga pertama timnas Indonesia bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Sementara laga kedua bakal dilangsungkan di Jakarta International Stadium.

Namun, secara tiba-tiba PSSI mengumumkan bahwa mereka akan memindahkan tempat laga kedua ke Stadion Pakansari.
Perubahan yang tak terduga tersebut memicu reaksi dari Soha.vn.

Mereka menyoroti kekecewaan warganet Indonesia atas isu tersebut.

Mereka menggarisbawahi kekecewaan warganet Indonesia atas inkonsistensi statemen Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan.

Dalam laporan tersebut, mereka juga menyebut bahwa Ketum PSSI juga siap untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat.

Perubahan tak terduga PSSI mendapat banyak kritik di jejaring sosial,” tulis Soha dalam berita Sabtu (10/9/2022).

Banyak netizen mengaitkan perubahan ini dengan pernyataan sebelumnya dari Mochamad Iriawan,”

“Yang siap mencalonkan diri sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat,” lanjut Soha.

Mereka juga melaporkan berbagai upaya Mochamad Iriawan menarik suara disana.

Sebelumnya, Mochamad Iriawan telah bergerak untuk membidik posisi baru setelah meninggalkan kursi PSSI tahun depan,” tulis Soha.

“Spanduk kampanye pria ini terpampang padat di Provinsi Jawa Barat.”

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Iriawan membawa pertandingan persahabatan ke tempat dia berlari untuk memenangi hati orang-orang di sini,” lanjut Soha.

Mereka juga menuturkan sejumlah alasan pemindahan tempat pertandingan dari Jakarta ke Jawa Barat.

Salah satunya karena aspek kelayakan infrastruktur itu sendiri.

“Stadion Internasional Jakarta terlalu besar (kapasitas 80.000 kursi) tetapi tempat parkir terlalu kecil.”

“Karena itu, kondisi ini akan membatasi penggemar untuk pergi ke lapangan sepak bola.”

“Langit-langit pintu masuknya rendah sehingga bus tidak bisa masuk.”

“Kendalanya adalah biaya sewa stadion yang sangat tinggi.”

“Tim seperti Persija Jakarta juga lebih memilih stadion di Jawa Barat daripada ibu kota,” demikian pernyataan PSSI.

“Di samping itu terkait dengan plafon yang rendah karena bus tidak bisa masuk, bisa jadi bus tim tamu dan tim tuan rumah berhentinya di area umum, tidak di area sebagaimana mestinya yang sudah diatur. Kalau dipaksakan, pasti akan menjadi catatan FIFA,” kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi.

Sampai tulisan ini dirilis, belum ada statemen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh PSSI terkait isu tersebut.

Sontak pssi mendapat hujatan dari pengguna sosial. di akun twiternya @bangacoel mengatakan. Formula E tidak disponsori BUMN lalu dipolitisasi KPK dan Kompas memajang foto diluar konteks berita. Sekarang Stadion JIS yg megah dikatakan tidak Standar FiFA. Sebegitunya Pempus, BUMN, KPK, Media dan Organisasi Olahraga anti Anies.

@AhmadSo07284039 Stadion jis yang udh bertaraf internasional kok bisa kaga lolos verifikasi sedangkan stadion yang kaya kandang ayam ajah Lolos verifikasi
@PSSI @iriawan84 @pt_lib apakah akal sehat anda sudah hilang

@RenDolan1 menjawab.Ntar dipake kalo Anies udah gak jadi gub.

Bukan karena gak memenuhi, tapi karena ah udah lah.

Padahal JIS stadion mengusung konsep berkelanjutan dengan standar FIFA. Sejak pra konstruksi, JIS sudah didampingi asessor FIFA dan konsultan perencana JIS, konsultan perencana stadion2 Eropa. #Jakpro